JAKARATA, PESATNEWS - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) secara tegas mengeluarkan ancaman akan memberi sanksi tegas bagi Sekolah di Ibukota yang melakukan pungutan liar.
Wagub DKI menyatakan, tidak akan ada lagi pungutan yang tidak masuk akal di sekolah. "Yang jelas tidak boleh ada pungutan-pungutan lagi yang tidak masuk akal," tegas Ahok saat sidak di SMANU MH Thamrin, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (14/11/2012).
Ahok pun menilai, sekolah di Jakarta masih banyak bermasalah, terutama sistem penilaian siswa. "Sebetulnya seluruh sekolah di Jakarta ada masalah, karena ketika NEM (saat ini UAN) menjadi patokan tertinggi dan ini tidak boleh dibiarkan," ungkap Wagub DKI.
Sebelumnya, Ahok mengadakan pertemuan tertutup satu jam dengan sekitar 20 siswa SMANU MH Thamrin terkait keluhan siswa. "Tadi kita sudah diskusi dengan anak-anak tentang keluhan siswa-siswi di sini. Mohon maaf pada kawan-kawan media ini tidak enak kalau dipublikasikan," terangnya.
Mengenai standard NEM (sekarang UAN), Ahok mengatakan, NEM (Nilai Ebtanas Murni) boleh-boleh saja menjadi ukuran, tetapi jangan dilepas seperti pasar bebas. "Ujian penerimaan (setuju) dengan NEM, tapi tak dilepas seperti pasar bebas," tutur Wagub DKI.
Ia pun menegaskan, tidak bisa siswa dari keluarga miskin diadu dengan siswa dari keluarga kaya. "Kita harus membuat standard, kalau diadu NEM tertinggi pasti kalah," terangnya.
Ahok mempertanyakan, bnagaimana anak dari keluarga miskin tidak bisa masuk sekolah unggulan. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan menjadi penyebab keluarga miskin tidak bisa masuk sekolah unggulan.
"Kalau ada siswa yang tinggal (di rumah) di bawah 36 meter persegi (keluarga miskin), tapi anaknya sudah lolos IQ lebih dari 120, kenapa tidak di MHT (M.H.Thamrin)?" tanya sang Wagub yang kini menjadi politisi Partai Gerindra ini.
Ajak Debat Kepsek Soal Anggaran
Wagub DKI Ahok didampingi Kepala Diknas DKI Taufik Yudi beserta rombongan langsung melakukan dialog dengan pengelola sekolah SMA unggulan tersebut. Saat dialog, Ahok prihatin atas kondisi yang terjadi di sekolah unggulan satu-satunya milik Pemprov DKI. Pasalnya, meski telah dibiayai APBD sebesar Rp 3,7 miliar, pihak sekolah masih merasa belum cukup dan memungut dana dari orangtua peserta didik.
"Dana APBD Rp 3,7 miliar, menurut sekolah kan tidak cukup, itu yang perlu saya perdebatkan. Kita harus panggil orang untuk menghitung itu. Tidak ada itu, kalau enggak ada duit, kualitas sekolah turun," jelas Wagub DKI yang merakyat ini.
Menurut Ahok, pihak sekolah sebaiknya tidak perlu memungut dana dari orangtua peserta didik. Ia menyatakan, pihak sekolah mestinya tinggal mengajukan anggaran saja ke Pemprov DKI. "Tinggal Bapak ajukan saja kepada kami. Kami akan melakukan dengan asas kepatutan," tegas Wagub.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Husni Thamrin Jumadi mengungkapkan, tidak ada aturan dari Pemerintah Provinsi DKI yang mengatur terkait tugas dan fungsi sekolah unggulan. Di sisi lain, kekurangan atas biaya operasionalisasi dapat ditutup dengan pemungutan dana melalui komite sekolah.
"Tidak ada aturan khusus sekolah khusus itu sehingga terjadilah komplain. Yang namanya Pergub Sekolah Unggulan harus ada, jadi jelas arah kerja saya," ujar Jumadi.
Berdasarkan pernyataan sikap orangtua murid yang beredar sebelumnya, anggaran APBD senilai Rp 3,7 miliar untuk tahun 2012/2013. Sementara dana yang ditarik dari orangtua murid Rp 7,85 miliar per tahun. Artinya, dana orangtua lebih besar 213 persen dari APBD. [dt/kps/pn]
0
Comments
